Jakarta, 27 November 2019 - Hingga kini Indonesia belum dapat ‘naik kelas’ dari pembangunan ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam dan belum dapat menghapus kesenjangan kesejahteraan. Karena itu penting untuk perekonomian Indonesia segera bertransformasi ke pembangunan ekonomi hijau, yaitu konsep pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek sosial, pelestarian ekologi, dan peningkatan kesejahteraan manusia.

Inilah salah satu hasil studi Kemitraaan (Partnership for Governance Reform) bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Kaoem Telapak, Madani Berkelanjutan dan Auriga Nusantara, serta Universitas Negeri Kalimantan Timur dan Universitas Negeri Jambi, dengan judul Meneropong Pembangunan Hijau di Indonesia: Kesenjangan dalam Perencanaan Nasional & Daerah. Studi yang secara khusus menyoroti kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi ini menawarkan alternatif kebijakan dan instrumen pembangunan yang berfokus pada sektor lahan, khususnya sektor kehutanan, pertanian, perkebunan dan energi dari empat aspek utama: ekonomi, ekologi, sosial dan kelembagaan di masing masing sektor.

Hadir dalam peluncuran studi yang berlangsung di Jakarta, Rabu 27 November 2019 antara lain Kepala Sub Direktorat Kualitas Lingkungan dan Perubahan Iklim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. Sudhiani Pratiwi, Kepala Sub Direktorat Penataan Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri Dr. Saydiman Marto, Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru dan para perwakilan kementerian lembaga dan organisasi masyarakat sipil pemerhati sekor lingkungan.